MATERI PAJAK

• 
  Tata Cara Perhitungan Pajak Orang Pribadi Untuk Isteri/ Wanita Kawin
  Cara Perhitungan Pajak PPH OP Untuk Isteri/ Wanita KawinDidalam perpajakan, keluarga dianggap sebagai satu kesatuan ekonomi yang artinya penghasilan atau kerugian dari seluruh anggota keluarga termasuk wanita kawin, digabungkan sebagai satu kesatuan yang dikenai pajak dan pemenuhan kewajiban pajaknya dilakukan oleh kepala keluarga.Penghasilan neto suami istri yang dikenakan pajak secara terpisah dalam hal dikehendaki secara tertulis berdasarkan:perjanjian pemisahan harta dan penghasilan (PH), ataudikehendaki oleh istri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajibannya sendiri (MT),dikenai pajak berdasarkan penggabungan penghasilan neto suami istri dan besarnya pajak yang harus dilunasi oleh masing-masing suami istri dihitung sesuai dengan perbandingan penghasilan neto mereka.Anda sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi termasuk wanita kawin yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan memperoleh penghasilan di atas PTKP atau...
  
  May 17 2021 | Read more
• 
  Tata Cara Perhitungan Pajak Penghasilan Badan
   Mekanisme Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha. Bentuk Badan dapat berupa Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya. Objek Pajak Penghasilan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan  ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Namun demikian, terdapat beberapa jenis penghasilan yang bukan merupakan Objek...
  
  May 07 2021 | Read more
• 
  Kode Akun Pajak Dan Kode Jenis Setoran
  Dalam pembuatan e-biling, selain menentukan tahun, masa  dan jumlah nominal pajak yang akan disetor, diharuskan juga untuk memilih kode akun dan kode jenis setoran. Kode dan jenis setoran pajak antara satu dengan yang lainnya berbeda, untuk mengetahui perbedaannya berikut terlampir contoh ebilling dan tabel kode akun pajak serta kode jenis setoran. TABEL KODE AKUN PAJAK DAN KODE JENIS SETORAN   1. KODE AKUN PAJAK 411121 UNTUK JENIS PAJAK PPH PASAL 21   KODE JENIS SETORAN JENIS SETORAN KETERANGAN   100 Masa PPh Pasal 21 untuk pembayaran pajak yang masih harus disetor yang tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 21 termasuk SPT pembetulan sebelum dilakukan pemeriksaan.   199 Pembayaran Pendahuluan skp PPh Pasal 21 untuk pembayaran pajak sebelum diterbitkan surat ketetapan pajak PPh Pasal 21.   200 ...
  
  Nov 24 2020 | Read more
• 
  Iuran JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja) dan JKM (Jaminan Kematian) Pada Perhitungan Pph 21 Selama Masa Relaksasi
  IURAN JKK DAN JKM PADA PERHITUNGAN PPH 21 SELAMA MASA RELAKSASI, PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 2O2O TENTANG PENYESUAIAN IURAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN SELAMA BENCANA NONALAM PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)Mengacu pada aturan tersebut, maka iuran JKK dan JKM yang dibayarkan perusahaan dibebaskan 99% atau hanya membayar 1% dari Iuran, hal ini sesuai Pasal 5 PP RI No 49 Tahun 2020 yaitu Keringanan Iuran JKK diberikan sebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen), sehingga Iuran JKK menjadi 1%(satu persen) dari Iuran JKK sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2O19 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan...
  
  Sep 18 2020 | Read more
• 
  Iuran BPJS Tenaga Kerja Dan BPJS Kesehatan Dalam Perhitungan PPH 21
  BPJS TENAGA KERJAIuran dibayar pemberi kerjaJHT (Tidak menambah penghasilan bruto)JKK (Menambah penghasilan bruto)JKM (Menambah penghasilan bruto)Iuran dibayar pekerjaJHT (Mengurangi penghasilan bruto)BPJS KESEHATANDibayar pemberi kerja (Menambah penghasilan bruto)Dibayar pekerja (Tidak mengurangi penghasilan bruto)Contoh kasus Bulan Januari Budi Bekerja pada PT MAJU Gaji Pokok budi Rp. 5.000.000 lembur Rp. 1.000.000, status tanggungan K/2 budi memiliki NPWP, budi diikutsertakan  Program BPJS TENAGA KERJA DAN BPJS KESEHATAN dari Gaji Pokok dengan rincian sebagai berikut:BPJS TK:Dibayar pemberi kerjaJHT 3,7% (Tidak menambah penghasilan bruto)JKK 0,89% (Menambah penghasilan bruto)JKM 0,30% (Menambah penghasilan bruto)Dibayar pekerjaJHT 2%  (Mengurangi penghasilan bruto)BPJS KESEHATAN:Dibayar pemberi kerja 4% (Menambah penghasilan bruto)Dibayar pekerja 1% (Tidak mengurangi penghasilan bruto)Jawaban:Penghasilan bruto:Gaji Pokok          ...
  
  Aug 04 2020 | Read more
Recent Posts Label